HAM DALAM TRANSISI POLITIK SENTRALITAS

HAM DALAM TRANSISI POLITIK SENTRALITAS

HAM DALAM TRANSISI POLITIK SENTRALITAS
HAM DALAM TRANSISI POLITIK SENTRALITAS

HAM DALAM TRANSISI POLITIK SENTRALITAS KE SISTEM POLITIK DEOMOKRATIS

Bicara sistem politik pada intinya bicara pilihan sistem politik. Sistem politik dictator/otoriter/sentralistis/absolutisme atau sistem politik demokratis/polpulis/ kerakyatan, walaupun dalam praktiknya terdapat varian antara kedua sistem tersebut. Dalam kedua sistem tersebut sistem politik mempunyai hubungan timbal balik dengan hokum serta berdampak langsung terhadap penegakan dan pengakuan terhadap HAM.

Dalam sistem politik dictator, hokum yang dihasilkan berwatak represif, mempertahankan status quo, mempertahankan kepentingan penguasa. Dalam sistem terutama HAM tidak pernah mendapat prioritas. Pemerintahan dictator memiliki kekuasaan mutlak dan sentralistis, aparat dan pejabat Negara di bawah control/kendali penguasa. Dalam sistem tersebut, oposisi tidak diberi ruang gerak dan kalau ada lebih sebagai asesoris politik saja.

Dalam situasi demikian, sistem komando menjadi pegangan para pejabat di semua lini pemerintahan. Dengan demikian, di semua strata komando ditempati kroni dan orang-orang kepercayaannya saja. Segala bentuk aktivitas warga yang terkesan berbeda dengan garis penguasa dibatasi dan dilarang.

Sebaliknya dalam sistem politik demokratis, watak hokum yang dihasilkan bersifat responsive, akomodatif. Substansi hokum yang tertuang di dalam beragam peraturan perundangan yang ada menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. HAM menjadi salah satu ukuran penegakan hokum. Dalam sistem tersebut terjalin komunikasi serasi antara opini public lewat wakil-wakilnya, juga media massa, agamawan, cendikiawan dan LSM dengan pemerintah. Dengan demikian, sistem hukumnya ditandai dengan konsep impartiality, consistency, opennessm predictability dan stability. Semua warga Negara mempunyai kedudukan sama di depan hokum (equality before the law). Ciri ini yang di sebut dengan rule of law. Untuk tujuan tersebut, demokrasi dikatakan gagal kalau hanya menekankan pada prosedur melupakan substansi demokrasi. Substansi demokrasi yaitu mewujudkan kehendak rakyat, yang dibuktikan dari perjuangan wakil-wakilnya di DPR.

Dalam masyarakat tradisional dengan rata-rata tingkat pendidikan warga masyarakat yang masih rendah, mudah menjadi manipulasi politik, sehingga gampang dibawa kepada fanatisme politik yang berlebihan. Dalam kondisi demikian, budaya paternalistis/primordial dengan pola panutan yang kental akan dijadikan panutan paradigma panutan tersebut menuntut adanya sosok pemimpin/panutan yang mampu memberi contoh/teladan/baik dan bijak.

Karena itulah dalam masyarakat yan paternalistis sebagaimana tergambar di depan, peran para intelektual, budayawan, idealis, agamawan tetap diharapkan. Dengan demikian, perubahan politik memerlukan pula pemikiran kelompok-kelompok tersebut di atas. Selain itu, salah satu kunci mempertahankan penegakan hokum dan stabilitas politik lebih lanjut, selain para pimpinan formal mampu memantapkan niat untuk mewujudkan politik hokum yang sudah ditetapkan, diikuti langkah konkret dengan mengangkat taraf hidup, kesejahteraan dan ketenteraman semua anggota masyarakat, terutama lapisan bawah yang tidak/kurang beruntung. Lebih-lebih kalau keterpurukan tersebut berbentuk kemiskinan cultural yang harus diperagai dan tidak menambah jumlah kemiskinan structural, hal ini sangat terkait dengan penegakan HAM.

Persoalan ini hendaknya mendapat perhatian pemerintah dalam arti luas, pimpinan eksekutif, legislative dan yudikatif mampu dan mau menerjemahkan kehendak rakyat, sehingga “jeritan” rakyat menjadi perhatian utama. Kemauan para pemimpin tersebut mencerminkan asas demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox Dei) dapat terlaksana. Kalaulah rakyat sudah mendapat perhatian wajar sebagaimana harapan di depan, maka partisipasi masyarakat akan muncul/bangkit.

Masalah partisipasi masyarakat dalam politik, menurut Jeffery M. Paige, dibedakan menjadi 4 macam, yakni :

  1. Partisipasi dengan pengetahuan/kesadaran masyarakat tinggi dan kepercayaan yang tinggi pula terhadap sistem politik yang berlaku. Anggota masyarakat akan dan mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan kewajiban-kewajiban yang ada, demi Negara dan bangsa.
  2. Partisipasi politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada sistem politik rendah. Situasi ini dapat mengakibatkan munculnya golongan sempalan (dissendent) yang dapat mengarah radikal.
  3. Partisipasi politik dengan kesadaran politik rendah dan kepercayaan tinggi terhadap sistem politik yang ada. Dalam situasi ini masyarakat lebih pasif, hanya menerima sistem yang berlaku.
  4. Partisipasi politik dalam masyarakat yang rendah kesadaran politiknya dan kepercayaannya. Dalam masyarakat tersebut, anggota masyarakat dalam situasi tertekan dan takut atas kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Alfian, partisipasi pertama yang ideal dan hanya mungkin dalam sistem yang demokratis. Untuk mengarahkan kepada satu partisipasi model pertama, sekaligus mempunyai makna penegakan hokum, maka pendidikan politik yang benar dan terbuka harus dijalankan. Keterbukaan akan menumbuhkan kepercayaan anggota masyarakat kepada penguasa karena mereka merasa dipercaya dan tidak dianggap sebagai warga kelas dua.

Bidan politik yang selalu bergelimang dengan kekuasaan sering terjadi manipulasi politik. Dengan demikian sering terjadi dalam sistem politik yang dalam pelaksanaannya berbeda dengan ketentuan undang-undang yang ada, walaupun produk undang-undang tersebut hasil keputusan politik tingkat tinggi. Manipulasi politik terjadi bila mana ada usaha untuk mempergunakan peraturan permainan politik yang ada buat kepentingan perseorangan atau golongan tertentu.

Sehubungan dengan itu, seorang politikus hendaknya juga seorang negarawan yang mempunyai kemantapan wawasan yang luas dan selalu menghormati norma-norma hokum yang ada. Terciptanya kesadaran politik bersama-sama dengan kesadaran hokum sangat diharapkan dalam waktu yang relative bersamaan. Kesadaran politik tinggi berarti kesadaran bernegaran cukup tinggi, sehingga pada saatnya kesadaran hukumnya akan mengiringi pula.

Hal ini menunjang sistem politik yang sehat dan demokratis. Dari sinilah perlu dikembangkan pendidikan politik dan seterusnya partisipasi politik bagi seluruh warga negaranya. Lewat pendidikan politik yang objektif, terbuka dan dialogis akan menciptakan kultur politik serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada, dan pada akhirnya dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, Negara dan kemanusiaan.

Sistem hokum dilihat dari perjuangan dinamika politik selalu bersifat kompromistis. Hokum merupakan produk politik, hasil “kompromi” dan akomodasi antarkepentingan/kekuatan politik pada lembaga politik, seterusnya disalurkan lewat peraturan perundang-undangan yang harus ditaati bersama.

Ketika hokum mulai efektif, para politisi, pejabat dan seluruh warga harus tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kompromi politik telah terjadi dalam bentuk undang-undang, tidak ada satu kelompok atau perseorangan yang berada di atas undang-undang, siapapun dengan jabatan apa pun harus tunduk kepada hokum.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/